Etika Dasar Arsitek

oleh :
Arief Sabaruddin

Telaah pengaruh Undang-undang Bangunan Gedung pada profesi seorang arsitek

Secara umum etika kita kenal sebagai tata atur hubungan antara manusia yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di dalam berbagai lini kehidupan, baik dalam sebuah rumah tangga, dalam lingkungan perumahan, dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan bernegara. Etika yang menjadi fokus dalam telaah ini adalah etika yang berkaitan dengan profesi seorang arsitek. Lingkup pengaturan ini berupa hubungan antara arsitek dengan owner, arsitek dengan sesama arsitek, arsitek dengan profesi lain yang memiliki keterkaitan pekerjaan. Sedangkan menyangkut kode etik arsitek saat ini tidak hanya dipantau oleh lembaga IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), juga negara mulai memasuki pada wilayah ini sejak diberlakukannya Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) No. 18 tahun 1999 dan Undang-undang Bangunan Gedung (UUBG) no. 28 tahun 2008, serta beberapa peraturan pemerintah dan petujuk operasionalisasi kedua Undang-undang tersebut, saat ini turut mengatur kode etik secara tidak langsung. Serta harapannya kedepan bahwa Undang-Undang Arsitek dapat mengimbangi pada sisi lain. Karena bila melihat pada kedua undang-undang tadi maka lebih memfokuskan kewajiban dari seorang arsitek dan belum mengatur hak-hak arsitek. Tentunya kondisi perundangan yang demikian saat ini merupakan sebuah kelemahan perlindungan terhadap seorang perencana.

Beberapa amanat dalam kedua Undang-undang tersebut memiliki konsekwensi terhadap profesi seorang arsitek, khususnya pada UUBG, bahwa seorang arsitek harus menjamin bangunan yang dirancangnya memiliki tingkat kehandalan. Untuk mencapai kehandalan tersebut tentunya seorang arsitek harus secara total bertanggung-jawab terhadap kualitas bangunan, bentuk pertanggung jawaban tersebut berkonsekwensi pada bentuk etika seorang arsitek. Ketika ketentuan dalam perundangan diatas secara tidak sengaja atau tidak sengaja dilanggar oleh perencanannya, maka seoarng perencanan dalam hal ini dapat dituntut atas tindak pidana dan perdata, dengan kurungan, penjara dan denda yang nilainya tidak sedikit, bahkan lebih besar dari prosentase pembayaran seorang arsitek. Akibat kesalahan dalam proses perencanaan seorang arsitek harus membayar lebih dari apa yang dia dapatkan dari hasil perencanaannya.

Pada pasal 9 Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dan Pemberi Tugas, menyatakan bahwa arsitek brtanggung-jawab atas kerugian akibat kesalah-kesalahan yang dibuat arsitek, hal ini diberikan ancaman juga pada UUBG Bab VIII, Pasal 44, bahwa kesalahan yang diperbuat tersebut merupakan kesalahan yang disebabkan oleh kelalain maka akan terkena sangsi sebesar-besarnya 1 tahun kurungan dan 1% dari harga bangunan bila kelalaiannya tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, dan kurungan 2 tahun dan/atau 2% dari nilai bangunan bila akibat kelalaiannya mengakibatkan cacat seumur hidup, serta 3 tahun kurungan dan/atau 3% nilai bangunan bila mengakibatkan korban jiwa. Namun bila kesalahan tersebut diakibatkan karena kesengajaan maka dikenai sangsi sebesar-besarnya 5 tahun penjara dan/atau 20% dari nilai bangunan bilama akibat kesalahannya tersebut mengakibatkan korban jiwa.

Melihat pada sangsi-sangsi tersebut, manakala kita amati peristiwa menara Jamsostek dan gedung ITC di Jakarta, yang telah mengakibatkan korban jiwa akibat terjunnya sebuah mobil dari tempat parkir pada lantai atas bangunan tersebut. Bila terdapat kesalahan perencanaan dinding pengaman lantai parkir tersebut, hal ini merupakan indikasi dari kesalahan perencana dalam merencanakan dinding pengaman yang tidak sesuai dengan standar keamanan lantai parkir bangunan. Atau cerita seorang bocah yang terjatuh dari lantai sebuah pusat perdagangan dikarenakan celah antara railing dengan mesin escalator terlalu besar, atau terjatunya seorang bocah dari sebuah apartmen akibat mekanisme pembukaan jendela yang tidak memenuhi standar keselamatan. Melihat pada peristiwa-peristiwa di atas, peran dan tanggung-jawab seorang arsitek semangkin besar dan memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih besar dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam merancang.

Kondisi demikian sudah selayaknya setiap individu yang berprofesi sebagai seorang perencana bangunan, lebih berhati-hati, dan membutuhkan sebuah kekuatan yang lebih memberikan pemantauan, pembinaan, pengelolaan dalam menjalankan profesinya. Proses pembinaan, pengelolaan, serta pemantauan tersebut layaknya digerakkan oleh sebuah asosiasi yang dibentuk oleh kumpulan arsitek tersebut dalam suatu wadah yang kita kenal dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Saat ini sangat tepat bilaman kita melakukan strangtening terhadap lembanga IAI dalam mengantisipasi tuntutan perlindungan konsumen arsitek yang diwujudkan dalam UUBG di atas, serta membangun kesadaran untuk segera menggulirkan Undang-undang Profesi Arsitek, yang mampu mengimbangi tuntutan berupa Hak pengguna bangunan melalui UUBG.

Bentuk etika seperti apa? Yang harus disusun pada era ini, sebelum memasuki bentukan-bentukan etika, pada tahap telaah ini akan diuraikan terlebih dahulu pemahan etika dasar, sebagai patokan dalam mengupas etika yang lebih jauh berkaitan dengan profesi arsitek, sehingga telaah ini dapat menjadi masukan bagi kode etik arsitek yang telah disusun oleh IAI. Pengertian dasar etika pada level spiritual dijelaskan oleh seorang Bhikshu Sudhammacaro sebagai berikut “Etika artinya moralitas atau prilaku yang baik dan pantas-patut, secara luasnya ialah tata-kerama, tata-tertib, disiplin-aturan, sopan-santun, mau menghormati orang lain, tunduk dan patuh pada hukum-aturan pemerintah, juga aturan di masyarakat dan adat“, Etika memiliki pengertian yang sangat luas, dapat dipendang dari sudut spiritualitas agama, budaya, dan sosial. Etika merupakan ajaran moral-moral manusia dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan lingkungan hidup lainnya.

Etika merupakan pengejawantahan dari hubungan antara sesama banyak disampaikan dalam kita suci sebagai contoh “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (QS. 4:36, Annisa). Tampaklah nilai-nilai etika menyatakan hubungan horizontal dan vertikal. Jadi manakala kita berbicara pada level etika dalam arsitektur maka, pada tingkat filosofinya seorang arsitek harus mempertanggung-jawabkan hasil karyanya selain kepada owner juga kepada Tuhan-nya.

Pengertian etika menurut KBBI adalah “kumpulan azas atau nilai yang berkenaan akhlak atau nilai-nilai yang benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat“. Maka dalam kehidupan setiap orang diatur oleh aturan-aturan yang membentuk sebuah tatakrama, aturan tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dsb, sedangkan peraturan tidak tertulis seperti adat istiadat. Pelanggaran terhadap sebuah aturan tertulis maka akan dikenakan sangsi dalam bentuk hukuman badan sesuai dengan peraturan yang ada sedangkan pelanggaran pada peraturan tidak tertulis biasanya sangsinya berupa sangsi sosial, dalam bentuk keterkucilan bagi yang melanggarnya.

Sangsi sosial berlaku juga pada pelangaran-pelanggaran pada tingkat kemasyarakat yang diatur melalui paraturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Bagaimana dengan peraturan tertulis seperti diuraikan pada uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana peran IAI dalam perlindungan arsitek, dalam mengatur kode etik dan tata perilaku profesi. Bahwa sangat disayangkan tata atur dan kode profesi yang disusun oleh IAI hampir tidak memiliki kekuatan terhadap perilaku perencanaan di Indonesia, bahkan sekalipun oleh para anggotanya. Dan bagaimana membangun kekuatan kode etik serta tata perilaku arsitek dapat mengatur seluruh arsitek baik yang terdaftar sebagai anggota IAI maupun yang berada di luar IAI.

Sebagaimana amanat UUBG yaitu dalam menjamin terbit administrasi dan tertib teknis berupa kehandalan bangunan, maka dalam suatu proses penyelenggaraan bangunan gedung harus dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), selanjutnya petunjuk oprasionalisasi dari TABG tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2007, tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung, walaupun pedomen ini lebih ditujukan kepada Pemerintah Daerah, namun dalam pembentukannya dipersyaratakan unsur swasta harus mengisi keanggotaan sebanyak 50% nya, yang diantaranya berasal dari unsur profesi, masyarakat ahli dan unsur perguruan tinggi. Ketersediaan slot unsur profesi merupakan pembuka jalan bagi IAI untuk mengkaitkan kode etiknya dengan regulasi yang berlaku secara nasional tersebut.

Dalam TABG azas kode etik yang diusung ada 8, yang meliputi : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaran negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas profesionalisme, azas akuntabilitas, azas efisiensi dan azas efektifitas. Dari kedelapan azas tersebut bagaimana kita mengsingkronkan kembali kode etik IAI, agar peran IAI ke depan dapat betul-betul menjadi sebuah wadah yang memiliki peran besar terhadap sistem pembangunan gedung-gedung di Indoensia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: