Iklan Arsitek dalam Etika

Bagaimana menyikapi dan mengungkap sebuah fenomena kapitalisme dalam arsitek

 oleh : ARIEF Sabaruddin

Peneliti Arsitek Perumahan dan Permukiman

Sebuah fenomena yang semangkin kuat, seorang arsitek mengiklankan jasa profesinya untuk sebuah perencanaan bangunan, dengan upaya-upaya banting harga, sebuah perencanaan dihargai dengan hanya lima ratus ribu rupiah saja, bahkan beberapa arsitek memberikan jasa perencanaan secara gratis, entah dari mana penghargaan atau pengantian jasa didapat untuk sebuah perencanaan tersebut, namun logika berkata lain, bahwa tidak mungkin jasa yang sudah di upayakan tidak terbayar. Konon jasa akan terbayar oleh biaya fisik pembangunan, artinya iklan tadi menawarkan jasa konstruksi menjadi target utama sedangkan jasa perencanaan disembunyikan dalam kegiatan pembangunan fisik, artinya nilai-nilai kejujuran dalam kode etik perencanan sudah diabaikan.

Hal tersebut merupakan sebuah tindakan ketidak jujuran dalam proses penyadiaan jasa profesi, dan sebuah tindakan ketidak jujuran merupakan sebuah tindakan pelanggaran moral. Diawali dengan sebuah ketidak jujuran akan membuka peluang tindakan-tindakan ketidak jujuran lebih lanjut. Seorang pemborong yang menawarkan jasa perencanaan secara gratis atau dengan membanting harga, maka ia akan berusaha melakukan mark-up terhadap item pekerjaan yang kelak digunakan sebagai konpensasi jasa perencanaan yang digratiskan tadi.

Konsekwensi dari tindakan demikian akan berdampak pada arsitek-arsitek lain yang tidak melakukan upaya seperti itu, dimana bagi seorang arsitek yang berupaya menawarkan pembayaran atas jasa perencanaannya, sering sekali ditawar dengan harga murah dengan alasan rujukan sebuah iklan, sehingga tindakan iklan tersebut secara langsung menjatuhkan profesi yang berdampak pada ribuan arsitek yang menjalankan profesinya, dibandingkan sejumlah iklan yang rata-rata tidak lebih dari sepuluh penawar jasa murahan tersebut, namun kasus tersebut dapat berakibat pada sejumlah arsitek yang jumlahnya jauh lebih besar.

Sampai saat ini belum ada suatu mekanisme untuk menertibkan iklan jasa profesi yang melakukan banting harga tersebut. Demikian juga IAI sebagai sebuah asosiasi profesi dengan alasan bahwa yang melakukan tindakan banting harga tersebut bukan anggota dari IAI. IAI hanya mengatur anggotanya di luar anggota tidak dapat disentuh oleh kode etik dari IAI. Walaupun dalam kode etik IAI jelas bahwa tindakan mengiklankan jasa perencanaan adalah suatu tindakan yang dilarang dalam kode etik arsitek.

Secara rinci dampak-dampak yang dapat ditimbulkan akibat iklan jasa profesi serta upaya banting harga, adalah sebagai berikut :

  1. Merusak mekanisme dan standar fee jasa perencanaan, yang pada akhirnya masyarakat umum, di luar kelembagaan sulit untuk menerima sebuah penawaran harga jasa perencanaan yang sesuai dengan harga satua resmi seperti dari Bapenas, atau yang ditentukan oleh IAI.
  2. Kualitas perencanaan tersebut sulit untuk dapat dipertangung-jawabkan, khususnya berkaitan dengan kelaikan standar teknis serta nilai-nilai sebuah karya arsitektur yang seharusnya dapat menjadikan sebuah wadah dalam pembentukan kualitas manusia yang semangkin baik. Iklan mendorong sebuah produk perencanan instan dengan minimnya pertimbangan-pertimbangan disain sebagaimana mestinya.
  3. Berpeluang membangun kebohongan yang diciptakan oleh sebuah lembaga penyedia jasa maupun arsitek, sedangkan kebohongan merupakan sumber kerusakan sebuah sistem, bahkan kebohongan dalam dunia kelitbangan merupakan suatu hal yang harus dihindari. Dan dalam kacamata spiritual kebohongan merupakan sumber daru kehancuran. Arsitektur merupakan sumber estetika dan estetika tidak mungkin terwujud di atas kebohongan atau ketidak-jujuran.
  4. Merupakan cikal bakal dari kehancuran sebuah idealisme dalam arsitektur, seorang arsitek akan mengorbankan idealismenya demi menyelasaikan sebuah produk perencanaan yang sedang dibuatnya, arsitek tersebut akan menghindari perdebatan dengan owner dan berusaha mengikuti keinginan seorang owner, dengan mengorbankan kepentingan lain; seperti lingkungan, atau aspek-aspek yang paling esensial dalam sebuah proses disain.

Berangkat dari uraian di atas dapat diambil kasus pada sebuah perencanaan yang dilakukan oleh sebuah pengembang di Bandung,  yang sedang menyusun sebuah perencanaan objek wisata di kawasan Babakan Siliwangi, tampak bahwa saat ini muncul perencana-perencana yang mengorbankan idealismenya demi sebuah projek arsitektur, dampak dari kerusakan lingkungan, kerusakan nilai budaya dan nilai sejarah suatu kawasan sudah tidak menjadi pertimbangan dalam proses perencanaannya, yang menjadi target perencanaan hanyalah nilai-nilai kapital dari sebuah objek arsitektur.

Fenomena demikian tidak terlepas dari sistem kapital yang mencekram perilaku masyarakat, seperti kita ketahui bahwa sistem kapitalisme saat ini terbukti hanya mampu membangun gap antara kaya dan miskin, sehingga produk arsitektur dengan sistem kapitalis pun hanya akan menyediakan dan memenuhi kesenangan-kesenangan kelompok masyarakat tertentu, karya arsitektur di era kapitalis ini telah melahirkan diskriminasi.

Selanjutnya bagaimana memutus mata rantai degradasi profesi arsitek dalam sistem kapitalisme yang semangkin kuat, tentunya dalam melihat fenomena tersebut kita harus melepaskan terlebih dahulu hal-hal yang berpengaruh dari lingkungan eksternal arsitek, seperti sistem kapitalime, hal bukan berarti aspek ekternal tersebut dapat dengan mudah kita abaikan, hal ini hanya untuk membatasi permasalahan dalam upaya untuk menggiring pernyelsaian yang lebih di arahkan pada lingkungan internal saja. Apa yang dapat diupayakan tentunya melalui pengaturan jasa profesi pada level hukum nasional, seperti melalui Undang-undang Jasa Profesi Arsitek. Sehingga tindakan yang melanggar undang-undang tersebut dapat diperkarakan pada lembaga hukum formal, pelanggaran berkonsekwensi pada sangsi, yang dapat menimbulkan jera bagi pelaku maupun bagi individul lain sebagai pembelajaran untuk menjalankan profesi secara baik dan benar. @rs.prod 2008

 

Kepustakaan :

Ikatan Arsitek Indonesia, Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dan Pemberi Tugas, Iakatan Arsitek Indonesia

Pemerintah RI, 2002, Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28/2002,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No. 26/PRT/M/2007, tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung,

Barry Wasserman, et al (2000) : Ethics and Practice of Architecture; New York: John Wiley & Sons.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: