PENATAAN KEMBALI KAWASAN KUMUH MELALUI KESWADAYAAN MASYARAKAT

Lahan Sebagai Modal Masyarakat dalam Upaya Pembangunan Yang Berkesinambungan

Oleh:

Arief Sabaruddin

Tulisan lengkap dapat dilihat pada Jurnal Permukiman Edisi Khusus 2004

 

Ringkasan

Salah satu target pada “Agenda Pengembangan Satu Juta Rumah” adalah peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan rumah susun, pada tahun 2004, ditargetkan oleh Departemen Kimpraswil tertangani 600.000 unit dan 1.600 unit rusun. Namun program ini dihadapkan pada beberapa kendala, khususnya kendala dalam penyediaan lahan untuk perumahan diperkotaan. Pada satu sisi harga lahan sangat tinggi dan ketersediaan lahan sangat terbatas, namun pada sisi lain masih banyak kondisi lahan perkotaan yang penggunaannya belum optimal dan belum sesuai dengan nilai lahan. Bahkan lahan tersebut umumnya terbangun secara spontan tanpa suatu perencanaan, yang mengakibatkan terciptanya kawasan kumuh. Dapat diibaratkan seperti mutiara dalam kerang, harga sebuah kerang sangat murah dijual oleh restoran sea food, namun harga mutiara sangat mahal dijual oleh toko perhiasan. Pada kawasan tersebut yang berstatus lahan milik, bila dikelola dan ditata dengan baik, maka lahan tersebut dapat dijadikan sebagai modal masyarakat, yang akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan. Makalah ini menguraikan perhitungan yang membuktikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penataan kembali kawasan permukiman dengan model Keswadayaan Masyarakat, dengan mengangkat model penataan kawasan Cigugur Tengah – Cimahi.

Kata Kunci:
Keswadayaan Masyarakat, Kumuh, Modal Masyarakat

 

Abstract

One of the main target in the “One Million Houses Development Agenda” is to Develop Neighbourhood upgrading and to construct Apartment for Low Income People (ALIP), in 2004, Ministry of Human Settlement and Regional Planning, would has been developed 600.000 unit and 1.600 unit ALIP. But, in this program, there are some obstacles, especially on land provision for ALIP constructing in urban. The land value on the urban areas is very high, because the price of land for housing is very expensive and too limited. But in the other side, land using has not yet optimal and not yet in accordance with its value. In fact, many urban areas were developed spontaneous without planning. The result of those problems, the area becomes a slum. Like pearl on to mollusks, the price of mollusks is very cheap at the sea food restaurant, but the price of pearl is very expensive at the jeweler’s store. On the private land of community’s status, if to be managed and to be arranged in a good manner, so that land shall be social overhead capital, such as to increase the welfare. This paper explains the calculating to evidence, that the community be able to increase their welfare through area rearrangement. For case study, at Cigugur Tengah – Cimahi as a SELF-SUPPORTING SOCIETY model.

 

Key Words:
Self-Supporting Society, Slum Area, Social Capital

 

 

Pendahuluan

 

Latar Belakang

Rumah merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter bangsa, karena dari rumah manusia tumbuh dan belajar, setelah elemen rumah elemen berikutnya yang juga cukup penting adalah lingkungan tempat manusia bermukim. Untuk itu pembangunan perumahan dan lingkungan permukiman selayaknya digunakan sebagai landasan dalam membangun bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya konsep Rumah Sederhana Sehat, melalui Kepmen 403/KPTS/M/2002, diharapkan masyarakat berpendapatan rendah akan mendapatkan rumah yang sehat, yaitu rumah yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Seperti pepatah di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat, begitu pun, dalam rumah yang sehat terdapat keluarga yang sehat, sehat dalam arti luas jasmani maupun rohaninya. Demikian selanjutnya, bahwa standar kesehatan tersebut dibutuhkan sampai tingkat universal, seperti uraian diatas, dimulai dari rumah, lingkungan, kota, dan negara.

Setelah hampir menjelang 60 tahun merdeka, kita belum mampu membangun landasan dalam pembangunan bangsa, terbukti, dengan peningkatan kebutuhan rumah sampai dengan tahun 2003 hampir mencapai 6 juta. rumah, belum lagi pertumbuhan kebutuhan rumah baru sebagai akibat pertambahan penduduk setiap tahunnya mencapai 800.000 unit. Disamping itu hampir mencapai 14 juta unit rumah berada dalam kondisi kurang layak huni. tercatat tidak kurang dari 10.065 lokasi merupakan permukiman kumuh dengan luas 47.393 ha., dan dihuni oleh tidak kurang dari 17,2 juta jiwa.

Gerakan Nasional “Pengembangan Satu Juta Rumah”, (GN-PSR) merupakan upaya mempercepat penyediaan perumahan rakyat, namun upaya ini menuntut effort/ usaha yang gigih. Karena dalam memenuhi target kebutuhan rumah baru saja (800.000 unit/tahun), dari program tersebut hanya akan tersisa 200.000 unit. Dan sisa tersebut diarahkan untuk memenuhi backlog perumahan, maka diperlukan waktu 30 tahun ke depan, belum lagi 14 juta unit rumah yang berada dalam kondisi kurang layak huni. Kenyataan lain dari target pembangunan perumahan sederhana, pada tahun 2002, dari target 130.000 unit yang terealisasi hanya 39.979 unit, begitu juga di tahun 2003 direncanakan akan dibangun 90.000 unit, tetapi pada 30 September lalu baru mencapai 59.275 unit. Tampaknya akan menjadi suatu penantian yang sangat panjang, sampai dengan beberapa generasi, bila pembangunan perumahan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme seperti saat ini.

Seiring dengan pesatnya pertambahan penduduk, khususnya diperkotaan, memberikan pengaruh besar pada peningkatan kebutuhan dan pembangunan rumah. Ironisnya pola pembangunan yang dilakukan pada akhirnya telah banyak memusnahkan lahan produktif. Konversi lahan pertanian menjadi perumahan tersebut telah merubah fungsi irigasi menjadi drainase dan sewerage permukiman, yang berakibat pada banyaknya permukiman yang terkena bencana banjir. Selain itu dampak makronya adalah rentangnya ketahanan pangan, yang seharusnya bangsa yang mampu melakukan swasembada pangan justru menjadi bangsa pengimpor beras. Sedangkan untuk membuka lahan baru untuk pertanian akan menuntut biaya yang cukup besar karena harus membangun kembali infrastruktur baru seperti irigasi baru.

Selain itu arah pembangunan perumahan terus bergerak kearah pinggiran kota, menuntut biaya investasi tinggi, karena setiap pembangunan perumahan harus dibarengi dengan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai. Yang pada akhirnya juga akan meningkatkan biaya pengeluaran keluarga dikarenakan terjadinya peningkatan biaya transportasi, akibat dari tempat tinggal jauh dari tempat kerja. Fenomena tersebut tampak di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, termasuk Medan. Banyak tenaga kerja di Jakarta yang bertempat tinggal di luar kota, seperti Bekasi, Tangerang, atau bahkan Bogor. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tempat kerja banyak yang tidak kurang dari 1½ – 2 jam, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan rata-rata 4 jam, artinya 50% dari waktu kerja yang 8 jam. Betapa tidak efisiennya pola kehidupan seperti ini. Satu jawaban dari penyebab tersebut adalah belum optimalnya pengelolaan lahan perkotaan. Makna permukiman telah bias, Permukiman yang diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, sudah tidak dapat dimaknai oleh sebagian besar masyarakat perkotaan.

Umumnya kota-kota besar belum memberikan tempat tinggal yang memadai bagi warganya, bahkan sebagian kawasannya berada dalam kawasan yang tidak layak huni dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi diatas 500 jiwa/ha, dengan infrastruktur perumahan di bawah standar. Kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan kumuh.

Persoalan penyediaan perumahan sebenarnya lebih merupakan masalah lokal dan kebutuhan individual. Ini dapat ditunjukkan dengan besarnya peran swadaya masyarakat di dalam pengadaan perumahan. Karenanya perlu pembatasan campur tangan pemerintah dalam penanganan persoalan lokal melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terdesentralisasi. Dalam kerangka desentralisasi, penyelenggaraan perumahan dan permukiman tidak dapat terlepas dari agenda pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik di tingkat lokal, yaitu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas.

 

Pokok Masalah

Persoalan pokok perumahan diperkotaan adalah tingginya harga dan keterbatasan lahan untuk perumahan. Akibatnya harga rumah yang memenuhi ketentuan sehat dan layak huni diperkotaan menjadi sangat tidak realistis, bahkan beberapa kota besar hampir atau bahkan tidak sama sekali memiliki kesempatan dalam memberikan ruang untuk membangunan Rumah Sederhana Sehat. Sejalan dengan hal tersebut dan untuk dapat meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman diperkotaan ternyata masih banyak lahan perkotaan yang pemanfatan dan pengelolaannya belum optimal, khususnya lahan di permukiman kumuh, yang seharusnya menyimpan banyak potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Hipotesa

Keterbatasan lahan diperkotaan untuk membangun rumah merupakan permasalahan pokok, selain tingginya nilai lahan dan ketersediaan lahan, namun juga masih banyak kondisi lahan perkotaan yang penggunaannya belum optimal, khususnya dari aspek pergerakan perekonomian didalamnya. Solusi pembangunan perumahan dengan memilih lahan dipinggiran kota bukanlah satu solusi yang baik untuk masa mendatang, karena pendekatan demikian pada akhirnya kurang memberikan kesejahteraan masyarakat kota, karena pada akhirnya mereka harus membayarnya dengan mahal, mereka harus mengeluarkan biaya hidup yang lebih tinggi, karena sarana transportasi dan infrastruktur yang kurang memadai, belum lagi akibat menjauhkan hunian dengan pusat aktivitas menimbulkan kemacetan, yang pada akhirnya membutuhkan energi dan waktu yang lebih besar. 1.Lahan kota sebagaimana kita ketahui menyimpan potenis dalam bentuk nilai lahan yang sangat tinggi selama ini belum dapat dirasakan oleh masyarakat, sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari nilai lahan perkotaan tersebut. 2. Dan bagaimana masyarakat mendapatkan akses agar dapat merasakan keuntungan dari tingginya nilai lahan tersebut?

 

Maksud dan Tujuan

Kajian ini dimaksudkan menggali potensi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, dalam penyediaan perumahan sehat dan layak huni. Lahan sebagai kendala dalam pembangunan perumahan pada sisi lain memiliki potensi cukup besar. Melalui program peningkatan kualitas lingkungan yang dilakukan secara keswadayaan, melalui pelibatan investasi masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

METODE

Pendekatan kajian ini melalui penyusunan model disain kawasan sebagai satu alat bantu dalam merumuskan teori atau konsep yang memiliki sifat perangkat tidak berwujud / non fisik, sehingga teori maupun konsep tersebut menjadi dapat terukur karena wujudnya menjadi nyata / sebagai benda fisik. Kajian ini merupakan pengkajian perilaku masyarakat dan lingkungannya, yang dituangkan dalam konsep umum, selanjutnya upaya penerapan sebagai alat evaluasi model serta mematangkan konsep dalam penanganan kawasan kumuh di atas lahan milik.

Dalam suatu investasi pembangunan diperkotaan, umumnya investasi lahan memiliki nilai investasi yang paling besar dibandingkan dengan investasi fisik atau infrastruktur diatasnya, keadaan ini digunakan sebagai hipotesa awal, yang menunjukkan bahwa masyarakat yang menguasai lahan perkotaan dalam konteks kajian ini adalah masyarakat yang menghuni kawasan kumuh, pada dasarnya mereka telah memiliki potensi modal yang amat besar, modal tersebut dapat digunakan sebagai modal dalam peningkatan ekonomi untuk mecapai tingkat kesejahteraan.

Pengujian dengan metode evaluatif digunakan dalam upaya pembuktian hipotesa tersebut, sehingga perlu disusun model pada skala kawasan. Lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi kehandalan ekonomi, budaya, sosial dan fisik lingkungan permukiman, kajian dilakukan dengan perhitungan matematis pembiayaan dan kelembagaan.

2 Tanggapan to “PENATAAN KEMBALI KAWASAN KUMUH MELALUI KESWADAYAAN MASYARAKAT”

  1. bagaimana dengan konsep penataan kumuh untuk lokasi bantaran sungai/sempadan sungai yang merupakan tanah sengketa

  2. Untuk kumuh di lahan-lahan marjinal, bila itu sempadan sungai, sempadan jalur kereta, harus dikembalikan fungsinya sebagai buffer, walaupun beberapa teknologi memungkinkan untuk menenpatkan bangunan di area bantaran atau sempadan, dan rumah vertikal merupakan solusi untuk lebih mengefisiensikan lahan, pada kasus ini kita harus mampu menyiapkan desain sosial di atas desain kawasan maupun bangunannya. konsep membangun tanpa menggusur masih relevan

    Dan itu merupakan cerminan dari kekuatan sebuah Desain, yang penting apakah perencananya peka terhadap aspek sosial budaya. atau setidaknya mengenal aspek-aspek sosial budaya yang timbul pada persoalan. persoalan ini perlu melibatkan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan yang lainnya, karena pada prinsipnya desain lingkungan binaan bukan semata lingkungan fisik namun juga lingkungan non fisik (socio spatial salah satu-nya)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: